---------------------- Apa hukum Vaksin? Salahkan Umat Islam Menuntut Vaksin Halal

Advertisement

Apa hukum Vaksin? Salahkan Umat Islam Menuntut Vaksin Halal

Sunday, January 6, 2019

Apa hukum Vaksin? Salahkan Umat Islam Menuntut Vaksin Halal
Kutaraja.com Portal Ispiratif RIBUT-ribut penolakan vaksin mengandung bahan haram kembali membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) merilis fatwa. Kali ini tentang vaksin Measles Rubella atau MR.
Fatwa MUI nomor 33 tahun 2018 itu menyatakan vaksin MR produksi Serum Institute of India (SII) adalah haram. Karena dalam proses produksinya menggunakan bahan yang berasal dari babi.
Meski pun haram, MUI membolehkan penggunaan vaksin itu karena alasan darurat dan belum tersedianya vaksin pengganti yang suci dan halal.
MUI menegaskan, fatwa bolehnya vaksin MR ini batal jika ditemukan alternatif lain yang halal.
Jujur saja, penulis turut senang dengan adanya penolakan terhadap vaksin berbahan haram. Hal ini menandakan sensor imam umat Islam di negeri ini masih bekerja. Mereka menolak dipaksa mengkonsumsi bahan haram.

Jika ada pihak yang mengecam sikap penulis, hal itu suatu yang wajar dan sah.
Di sini, penulis akan berargumen dengan suatu yang sangat fundamental bagi seorang Muslim. Penulis tidak akan menyodorkan kasus-kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), yang selalu ada beritanya saat musim imunisasi dan selalu dibantah oleh kalangan pro-vaksin.
Atau, Penulis juga tidak akan membawakan berbagai pro-kontra vaksinasi sebagai penyebab autisme karena mengandung logam berat, dlsb.

Yang menjadi stand point Penulis adalah hak absolut umat Islam untuk mengkonsumsi produk halal. Dalam hal ini vaksin halal.
Sebab konsekuensi dari konsumsi bahan haram bagi seorang Muslim sangat fatal. Kata Rasulullah shallallahu’alaihi wassallam, setiap daging yang tumbuh dari yang haram tempatnya di neraka.

Menurut catatan Penulis, fatwa pertama MUI soal vaksin adalah pada 2002 untuk vaksin polio suntik (IPV). Bunyinya sama. Vaksin tersebut dihukumi haram karena bersinggungan dengan babi, tetapi boleh karena darurat.

Namun ada hal yang Penulis cermati dari fatwa-fatwa MUI soal vaksin haram. Baik yang lawas hingga yang terbaru. Yakni MUI selalu menyertakan rekomendasi. Khususnya bagi Pemerintah dan produsen vaksin.




Bunyinya :

  • Pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat.
  • Produsen vaksin wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal dan mensertifikasi halal produk vaksin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Pemerintah harus menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai panduan dalam imunisasi dan pengobatan.
  • Pemerintah hendaknya mengupayakan secara maksimal, serta melalui WHO dan negara-negara berpenduduk muslim, agara memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan yang suci dan halal.

Dari berbagai ulasan tentang fatwa MUI ini, kebanyakan orang terpaku pada frase: haram tetapi boleh karena darurat.

Dari situ muncul banyak kesimpulan, bahkan dari Menteri Kesehatan, bahwa MUI telah menghalalkan semua vaksin. Sehingga semua program imunisasi, apapun jenis vaksinnya, dianggap telah halal.
Padahal, setiap fatwa MUI tentang vaksin berlaku spesifik untuk jenis vaksin tertentu. Seperti vaksin IPV pada fatwa tahun 2002, dan vaksin MR produksi SII tahun 2018.
Kembali ke frase “haram tapi boleh karena darurat” tadi. Hal ini malah kerap dipakai untuk menyudutkan dan membully kalangan yang menolak vaksin karena bahan haram.

Padahal, kalau dicermati, fatwa MUI tidak bertendensi menyinggung kalangan pro-vaksin atau yang anti-vaksin. Yang ada, MUI malah mendesak pihak-pihak yang bertanggung jawab soal vaksin untuk mewujudkan adanya vaksin halal.

Pertanyaannya, sejak rekomendasi dibuat pada 2002 apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah untuk menyediakan vaksin halal?
Upaya apa yang telah dibuat oleh produsen farmasi untuk mewujudkan vaksin yang suci lagi halal?

Sudahkah Pemerintah menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai panduan dalam imunisasi dan pengobatan?

Jawabnya, sudah 16 tahun status “haram tapi boleh” bagi vaksin polio (IPV) masih seperti sedia kala. Selama 16 tahun, apa yang dilakukan Pemerintah dan produsen vaksin untuk menyediakan vaksin halal?

Yang ada, seperti kita tahu, MUI kembali mengeluarkan fatwa “haram tapi boleh”. Yakni untuk vaksin MR.
Malahan, fatwa MUI selalu dijadikan bantalan untuk setiap program imunisasi. Tak peduli vaksin tersebut mengandung bahan haram atau tidak.

Kabar baiknya, MUI telah mengeluarkan sertifikat untuk dua merek vaksin. Keduanya untuk vaksin meningitis: Menveo (produksi Novartis) dan Mevac ACYW135 (produksi Tianyuan).

Sebagai catatan: Mevac ACYW135 pernah memiliki sertifikat halal pada 2010. Namun tidak memperpanjang sertifikat halalnya.
Sejak adanya vaksin meningitis halal, tidak ada lagi kasus penolakan vaksin meningitis yang menjadi syarat wajib untuk pengajuan visa umrah dan haji ke Arab Saudi ini.

Adanya label halal terbukti memberi jaminan dan ketenangan bagi umat Islam.

Dan, ternyata, vaksin yang suci dan halal bukan hal yang mustahil. Di sini dituntut keseriusan Pemerintah dan produsen terhadap hak absolut umat Islam akan vaksin halal. Apakah mereka serius?

Baru baru ini, PT Biofarma mengatakan sedang mengembangkan vaksin MR yang bebas dari bahan haram. (https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/08/21/pdtfc3384-bio-farma-akan-upayakan-vaksin-mr-halal)





Kata Corporate Secretary PT. Biofarma Bambang Herianto, pihaknya akan menggandeng MUI untuk memastikan kehalalan hasil akhir proyek vaksin MR ini.
Tapi Bambang mengingatkan, untuk mengganti unsur haram dengan unsur halal diperlukan riset yang tak sebentar. Perlu waktu 15 sampai 20 tahun, katanya.

Bagi penulis yang sudah melakukan peliputan soal isu halal sejak 2007, kata-kata : “Perlu waktu lama”. “Perlu waktu 15 sampai 20 tahun” itu seperti lagu lama.
Sang produsen vaksin polio IPV yang dapat cap haram tapi boleh, juga mengatakan hal yang sama belasan tahun lalu. Tetapi, mana hasilnya? Adakah upaya atau hasil yang bisa kita ketahui, barang secuil saja.

Jangan sampai umat Islam selalu menjadi korban.

Karena kalau umat Islam tidak menuntut haknya akan obat dan vaksin halal, atau jika MUI selalu mengeluarkan fatwa haram tapi boleh karena darurat, maka produsen vaksin tak akan pernah peduli.

Mereka akan tetap memproduksi vaksin-vaksin dan obat-obatan berbahan haram. Kalau umat menolak, toh mereka tinggal bilang ini darurat. Bahan haram ini belum ada gantinya.

Kalau sudah begitu, MUI cuma bisa bilang “haram tapi boleh”, lagi.
Memangnya, para produsen vaksin itu mau membuat vaksin yang halal secara sukarela dan atas kesadaran sendiri?
Sebab itu, umat Islam jangan pernah berhenti menuntut hak mereka akan vaksin yang halal. Kalau bukan umat Islam yang peduli halal, siapa lagi yang mau ambil pusing?
Halal adalah hak umat, menyediakan vaksin halal adalah kewajiban Pemerintah yang tidak bisa ditawar.

Semoga Artikel Apa hukum Vaksin? Salahkan Umat Islam Menuntut Vaksin Halal menjadi manfaat bagi kita semua jangan lupa share .wassalam