---------------------- Pengawai BUMN Dipenjara Karena Dukung Prabowo Di Facebook

Advertisement

Pengawai BUMN Dipenjara Karena Dukung Prabowo Di Facebook

Wednesday, March 27, 2019

Ilustrasi (dok.detikcom)

KUTARAJA.com - Pegawai BUMN Ibrahim Martabaya dihukum 3 bulan penjara karena kampanye Prabowo Subianto di Facebook. Sebab sebagai pegawai BUMN, ia harusnya netral.

Pegawai PTPN IV itu memposting foto salam dua jari di Facebooknya. Hal itu dilakukan lewat gadget HP di rumahnya di Jalan Jawa, Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar dan Jl. Eka Rasmi Gang Eka Suka XI Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan.

Ia juga membuat postingan yang ada di akun Facebook milik Ibrahim di antaranya #2019PrabowoPresiden dan #2019GantiSontoloyo.

Postingan itu dilaporkan ke Gakkumdu dan Ibrahim diadili. Pada 26 Maret 2019, jaksa menuntut Ibrahim dengan pidana 6 bulan penjara dan denda Rp 5 juta subsider 1 bulan kurungan. Apa kata majelis hakim?

"Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 bulan dan denda sebesar Rp 5 juta. Apabila denda tidak dibayar, diganti dengan 1 bulan kurungan," ucap Aswardi sebagaimana dikutip dari website SIPP PN Medan, Kamis (28/3/2019).

Ibrahim divonis telah melanggar Pasal 280 jo Pasal 552 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 280 ayat 2 berbunyi:

Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:

1. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim, konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
2. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
4. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
5. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
6. Aparatur sipil negara;
7. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Kepala desa;
9. Perangkat desa;
10. Anggota badan permusyawaratan desa; dan
11. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Sumber: Detik.com