---------------------- Presiden Terkaya di Dunia, Gaji Vladimir Putin Hanya Rp 150 Juta?

Advertisement

Presiden Terkaya di Dunia, Gaji Vladimir Putin Hanya Rp 150 Juta?

Wednesday, April 17, 2019



KUTARAJA.COM - Harta Presiden Rusia Vladimir Putin baru saja diumumkan oleh pemerintah negerinya. Terkuak bahwa total pendapatannya pada tahun 2018 "hanya" Rp 1,8 miliar atau Rp 150 juta per bulan.

Dilansir dari Quartz, pendapatan Putin tahun lalu adalah USD 135 ribu atau Rp 1,8 miliar (USD 1 = Rp 14.066). Itu adalah pendapatan total dari uang pensiun militer, bunga tabungan, dan pendapatan invetasi.

Laporan itu seakan menyanggah tudingan kekayaan yang Putin dan kroninya kumpulkan. Pasalnya, seorang kritikus Putin menyebutnya sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Namun, Putin dituding korup dalam mengumpulkan kekayaan, yakni dengan "meminta jatah" dari para oligarki.

"Saya mengestimasi dia telah mengumpulkan USD 200 miliar (Rp 2.813 triliun) dalam cara yang kotor dari operasi-operasi tersebut selama 17 tahun berkuasa," ujar Bill Browder di depan Komite Yudisial Senat Amerika Serikat (AS) pada tahun 2017 lalu.

Browder merupakan pendiri perusahaan pengelola dana Hermitage Capital Management yang dikenal sebagai musuh besar Putin.

Meski gaji Putin dilaporkan Rp 1,8 miliar per tahun, sebelumnya Vladimir Putin pernah terlihat mengenakan jam mewah seperti:

- Patek Philippe Perpetual Calendar (Rp 843,9 juta),

- Blancpain Leman Aqua Lung Grande Data (Rp 147 juta)

- Lange & Söhne Tourbograph (Rp 7 miliar)

Ada pula Patek Philippe 5208P seharga USD 1 juta (Rp 14 miliar) yang Putin jual pada pelelangan di Monaco pada tahun 2017 lalu.

Sejumlah organisasi, termasuk International Consortium of Investigative Journalists, menyebut salah satu kekayaan Vladimir Putin berasal dari saham seperti perusahaan gas nasional Gazfrom. Di atas kertas, saham-saham itu dipegang kroni dan anggota keluarga Putin.

"Dia mengambil apa yang dia mau. Jika kau adalah presiden Rusia kamu tidak butuh kontrak tertulis. Kamu adalah hukum," ucap ilmuwan politik Karen Dawisha kepada International Consortium of Investigative Journalists. "©Liputan6"